Dexop.com – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengeluarkan peringatan keras terkait rencana pemerintah membuka spektrum pita 2,6 GHz. Menurut asosiasi industri tersebut, penerapan lelang frekuensi 2,6 GHz dengan mekanisme harga tertinggi berisiko memicu lonjakan signifikan beban regulator yang harus ditanggung operator seluler.
Peringatan ini muncul di tengah kondisi industri telekomunikasi nasional yang sedang menghadapi tekanan berlapis, mulai dari kebutuhan investasi jaringan yang terus meningkat hingga pertumbuhan pendapatan yang relatif stagnan. ATSI menilai kebijakan spektrum yang tidak adaptif justru berpotensi memperlemah fondasi industri dalam jangka panjang.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, mengungkapkan bahwa beban regulatory charge operator seluler di Indonesia saat ini sudah tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain.
“Rasio Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi industri seluler Indonesia saat ini sudah berada di atas 12,2%. Angka ini jauh melampaui rata-rata negara ASEAN yang berada di bawah 5%, rata-rata global sekitar 7%, dan kawasan Asia Pasifik di kisaran 8,7%,” ujar Marwan.
Ancaman Lonjakan Beban hingga 28%
ATSI memperingatkan bahwa situasi tersebut berpotensi memburuk apabila pemerintah tetap menggunakan skema seleksi harga dan formula BHP yang sama untuk spektrum baru. Tidak hanya lelang frekuensi 2,6 GHz, tetapi juga seleksi pita 700 MHz, 3,5 GHz, dan 26 GHz dinilai berisiko menambah tekanan biaya secara kumulatif.
Berdasarkan perhitungan internal asosiasi, regulatory charge industri seluler secara agregat berpotensi melonjak hingga lebih dari 28% apabila seluruh pita tersebut dialokasikan dengan mekanisme lelang harga seperti yang berlaku saat ini.
“Kalau skemanya masih seleksi harga dan BHP-nya tidak berubah, beban industri bisa naik jauh di atas kondisi sekarang. Itu akan sangat berat bagi operator,” tegas Marwan.
Lonjakan biaya tersebut dikhawatirkan akan menggerus kemampuan operator dalam melakukan investasi jaringan, terutama untuk penggelaran teknologi 5G yang membutuhkan belanja modal besar.
Beauty Contest Diusulkan sebagai Solusi
Sebagai alternatif, ATSI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan beauty contest dalam alokasi spektrum. Dalam skema ini, penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan membayar tertinggi, tetapi juga pada kesiapan teknis, rencana pembangunan jaringan, serta komitmen investasi jangka panjang.
Marwan menyebutkan bahwa pendekatan ini sudah mulai diterapkan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.
“Beauty contest bukan berarti spektrum dibagikan gratis. Pemerintah tetap menentukan harga, tetapi pemenangnya dipilih berdasarkan kualitas rencana dan kesiapan jaringan,” jelasnya.
ATSI menilai pendekatan tersebut lebih sehat bagi ekosistem telekomunikasi karena mendorong pemerataan jaringan, kualitas layanan, serta keberlanjutan industri.
Peran Strategis Spektrum 2,6 GHz
Rencana pembukaan lelang frekuensi 2,6 GHz dan pita 700 MHz memang dipandang strategis untuk mempercepat adopsi 5G di Indonesia. Pita 700 MHz memiliki keunggulan dari sisi jangkauan luas, sehingga ideal untuk wilayah pedesaan dan daerah dengan kepadatan penduduk rendah.
Sementara itu, pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas, menjadikannya salah satu band penting untuk layanan 5G dengan kebutuhan data tinggi di wilayah perkotaan.
Marwan menjelaskan bahwa total spektrum yang saat ini digunakan industri seluler Indonesia baru mencapai sekitar 1.012 MHz. Angka ini menunjukkan bahwa ruang untuk ekspansi jaringan 5G masih terbuka, asalkan didukung kebijakan spektrum yang berkelanjutan.
Minat Operator Berbeda-beda
ATSI juga menyoroti bahwa minat operator terhadap pita frekuensi tidak seragam. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi spektrum yang sudah dimiliki masing-masing operator.
Pasar seluler Indonesia saat ini dihuni oleh tiga pemain utama, yakni Telkomsel, XLSmart, dan Indosat. Setiap operator memiliki kebutuhan spektrum yang berbeda, terutama dalam konteks pengembangan 5G.
“Ada operator yang sudah memiliki spektrum low band, sementara yang lain justru lebih membutuhkan mid band seperti 2,6 GHz atau 3,5 GHz untuk 5G yang optimal,” kata Marwan.
Perbedaan ini tercermin dari strategi operator dalam mengikuti seleksi spektrum sebelumnya, termasuk fokus XLSmart pada pita 700 MHz dan 2,6 GHz setelah tidak berhasil memperoleh spektrum 1,4 GHz.
Potensi Ekonomi 5G Besar, Tantangan Tetap Nyata
Dari sisi makroekonomi, pengembangan 5G menjanjikan dampak signifikan. Studi GSMA memperkirakan bahwa pada periode 2024–2030, teknologi 5G dapat berkontribusi hingga Rp650 triliun atau sekitar US$41 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Pada 2030, kontribusi 5G diproyeksikan mencapai 0,6% PDB atau sekitar Rp172 triliun. Namun, ATSI mengingatkan bahwa manfaat ekonomi tersebut belum tentu langsung tercermin pada pendapatan operator seluler.
“Kontribusi ke PDB memang besar, tapi dari sisi bisnis operator, tantangannya tetap berat. Karena itu, kebijakan spektrum harus benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan industri,” ujar Marwan.
ATSI menegaskan bahwa percepatan 5G nasional tidak dapat dilepaskan dari kebijakan spektrum yang sehat. Lelang frekuensi 2,6 GHz dengan mekanisme harga tertinggi dinilai berisiko memperparah tekanan finansial operator dan menghambat investasi jaringan.
Pendekatan yang lebih seimbang, seperti beauty contest, dipandang dapat menjaga kesehatan industri sekaligus memastikan manfaat 5G dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Tanpa penyesuaian kebijakan, potensi besar 5G dikhawatirkan justru berubah menjadi beban baru bagi sektor telekomunikasi nasional.
